Nawacita News
Nawacita News

Nelayan Pulau Pari Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana

 

 

Jakarta – Persidangan pidana tiga nelayan pulau pari yang dikriminalisasi saat mengelola pantai perawan telah memasuki agenda pledooi atau pembelaan dari penasihat hukum. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebelumnya menuntut tiga nelayan pulau pari agar divonis hukuman 2 (dua) tahun penjara karena melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP karena mengambil donasi di Pantai Perawan Pulau Pari Kepulauan Seribu 02/10.

 

Dalam pledooi atau pembelaaan, penasihat hukum menilai ketiga nelayan pulau pari tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana. Hal ini didasarkan dari seluruh bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan. Penasihat hukum mencatat 5 hal yang menguatkan ketiga nelayan pulau pari tidak bersalah :

 

1. Seluruh saksi yang dihadirkan baik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Penasihat hukum memberikan keterangan tidak terjadi perbuatan kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa. Saksi JPU saat kejadian hanya mempertanyakan penarikan kenapa ada uang donasi namun tidak keberatan saat membayar. Penilai jaksa telah terjadi pemerasan tidak dapat dibuktikan.

 

2. Pengelolaan pesisir merupakan hak masyarakat pesisir yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ini diperkuat oleh keterangan ahli DR Dedhy Adhuri yang menerangkan pengelolaan pariwisata dan perikanan oleh masyarakat terjadi diberbagai daerah seperti Aceh, Lombok Utara, Lombok Timur, Maluku dan Papua. Hal ini dilindungi UU khususnya UU Nomor 1 Tahun 2014 Jo UU No 27 Tahun 2007. Untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan masyarakat dibenarkan untuk mengambil donasi secara wajar.

 

3. Ketiga Nelayan tidak melakukan Pungli. Ahli Prastowo Yustinus menjelaskan karena pantai perawan tidak dibangun, tidak dimiliki atau tidak dikelola pemerintah daerah maka berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pantai perawan tidak dapat menjadi objek retribusi. Yang dapat dijadikan objek retribusi adalah pelayanan yang dibangun, dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Tindakan mengambil donasi juga tidak dilarang berdasarkan UU No 28 Tahun 2009. Terminologi pungli hanya dapat dikenakan kepada aparat pemerintah yang mengutip uang diluar biaya resmi.

Baca Juga  Putusan Sidang Ahok, PBB Minta Tinjau Ulang Hukum Penistaan Agama

 

4. Ketiadaan Izin mengelola bukan pelanggaran pidana, berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 setiap orang yang mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin pengelolaan namun ketiadaan izin merupakan pelanggaran hukum administratif yang sanksinya berupa teguran, penghentian kegiatan bukan sanksi pemidanaan.

 

5. Pengambilan Donasi Merupakan Peristiwa Perdata, ahli yang dihadirkan DR Elfrida Gultom, S.H menyatakan pungutan yang dilakukan masyarakat merupakan peristiwa perdata, artinya ada kesepakatan diantara kedua belah pihak dan selama bentuknya bukan paksaan. Jadi, dengan adanya kesepakatan untuk “memberi” dan “menerima”. Bukan peristiwa pidana.

 

Berdasarkan 5 hal ini Penasihat hukum meminta agar majelis hakim yang terdiri dari H Agusti SH. M.Hum, (hakim ketua) Pinta Uli Br Tarigan, S.H, M.H (Hakim Anggota) dan Tugiyanto BC, IP S.H M.H membebaskan Mastono alias Baok , Bahrudin Alias Edo, Mustaqfirin alias Boby dari penjara karena tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 368 ayat (1).

 

Awalnya penangkapan nelayan ini hanya meminta kontribusi tamu yang datang ke pantai perawan sehingga hasilnya dapat memberikan perbaikan untuk pantai tersebut.

 

Jelas pantai perawan di kelola oleh warga setempat dengan dana sendiri bukan dana Pemerintah dan ini bukan pungli karena sudah menjadi pengetahuan seluruh warga pulau pari termasuk Ketua RT dan RW.

 

Banyak intervensi perusahaan dan pemerintah terhadap warga Pulau Pari dari pengancaman. Bahkan hasil informasi nawacita.net masyarakat pulau pari menolak pengembang. Bie

  Jawa Barat -Ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Pancasila masih membuka diri bagi partai […]

  Jawa Timur – Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian, tidak hanya untuk lingkup […]

  Jakarta – Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan pembahasan soal rekomendasi penonaktifan Setya Novanto […]

Presiden Jokowi Bersama Ketua Umum Pro Jokowi Razali ismail Ubit  ( tengah ) Jawa Tengah – […]

  Jakarta – Kekuatan Petahana dalam pilkada Kabupaten Kubu Raya masih tinggi. Sebab popularitas dan […]