Nawacita News
Nawacita News

Temuan BPK RI 80 Miliar, Keuangan Pemkab Kupang Potensi Kerugian Negara

Kupang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dalam paparan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang merilis, adanya temuan Rp.80-an Miliar anggaran Pemerintah Kabupaten Kupang, yang telah ditempatkan melalui empat rekening, pada dua Bank Swasta berbeda, tanpa mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati Kupang, Ayub Titu Eki.
Selain empat rekening tersebut, BPK juga telah mengantongi 158 rekening dengan status tanpa SK Bupati pada Bank berbeda. Sehingga total keseluruhan dari penempatan keuangan daerah tanpa SK Bupati tersebut berjumlah 162 rekening.

Dijelaskan, pada tahun 2015 terdapat penempatan keuangan daerah sebesar Rp.50.000.000.000 pada Bank “X” dengan nomer rekening 3488010003xxxxx, yang kemudian pada tahun anggaran 2016 disusul dengan penambahan Rp.20.000.000.000. Berikutnya, pada tahun yang sama dan di Bank yang sama pula, terdapat penempatan keuangan pemkab kupang, dengan Nomer rekening 0039010023xxxxx, dengan nominal Rp.1.437.755.785.

Sementara pada tahun 2016 terdapat penambahan penempatan rekening tanpa SK Bupati Kupang pada Bank “XX” antara lain, Nomer rekening 4311xxxxx dengan nominal Rp. 708.117.521, Nomer rekening 4315xxxx dengan nominal penempatan sebesar Rp.12.500.000.000.
Dari hasil temuan ini, BPK merekomendasiakana kepada Pemerintah Kabupaten kupang, untuk menindaklanjuti temuan ini, dengan menertibkan kembali penempatan keuangann yang dimaksud, serta harus berpedoman pada aturan yang berlaku.

BPK menilai, dengan penempatan rekening tanpa SK Bupati ini, akan berdampak pada indikasi penyalahgunaan keuangan daerah yang dimaksud.
Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kupang, Kris Patmawan yang dikonfirmasi media ini, Kamis (03/01) siang melalui telepon genggamnya membenarkan adanya penempatan rekening yang dimaksud.
“Setahu saya yang ada penempatan rekening sesuai temuan BPK itu hanya dua belas miliar rupiah itu saja. Kalau ada informasi seperti itu, saya kurang mengetahuinya.

Baca Juga  18 Perusahaan Di Kota Bekasi Diduga Mencemarkan Limbah Di Kali Bekasi, BPLH Hanya Teguran Saja

Melalui pesan singkatnya, Jumat (04/01) pagi, Kris menjelaskan, bahwa penempatan Deposito harus mengantongi Surat Keputusan Bupati.(red)

  Bandung – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Provinsi, Pemilihan Gubernur dan […]

  Jakarta – Rezim Joko Widodo (Jokowi) telah melenceng dari ajaran pendiri bangsa dan tujuan […]

  Bekasi – Untuk memeriahkan semarak pesta demokrasi Tanggal 27 Juni 2018, Komunitas Jaringan Suara […]

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fitriana Fauzi BEKASI –  Menjelang Pemilihan Calon Walikota […]

Kunjungan Kerja Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi II DPR RI […]