Nawacita News
Nawacita News

Swasembada Masih Di Angan-Angan, Kedaulatan Pangan Di Persimpangan Jalan

 

Jakarta, Sabtu 24 Februari 2018 – Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia mengadakan Diskusi Tematik II yang bertema “Sampai Dimana Kedaulatan Pangan Indonesia & Apa Langkah serta Solusinya?”. Dalam Diskusi tersebut Pembicara Kunci Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum AB2TI ini memaparkan bahwa konsep pembangunan pertanian indonesia masih menggunakan 5 (lima) pendekatan sebagai berikut pertama sebagaimana hampir di seluruh negara di dunia ketahanan pangan (food security), Kedua terdapat lebih dari 200 definisi ketahanan pangan, ketiga akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu, keempat tidak memandang dimana pangan diproduksi dan dengan cara bagaimana, kelima bias ke kemampuan untuk menyediakan pangan pada level global, regional maupun nasional serta bias ke kepentingan negara maju dan Multi National Corporation (MNC).

Prof. Dwi Andreas Santosa mengatakan Produksi, Ekspor dan Impor Serealia di Dunia (Agarwal, 2014) menerakan bahwa di Asia mempunyai tingkat Produksi 42,4 %, Ekspor 14,2 %, Impor 50.1 %, Afrika Produksi 6,5 %, Ekspor 2,6 %, Impor 21,5 %, Amerika Latin Produksi 7,8 %, Ekspor 12,4 %, Impor 18,2 %, Amerika Utara Produksi 20 %, Ekspor 37,1 %, Impor 3,4 %, Eropa Utara Produksi 21,9 %, Ekspor 27,5 %, Impor 6,3 % (prosentase dari total dunia), adapun dampak dari ketahanan pangan yaitu pertama 90% perdagangan pangan serealia dikuasai 5 TNC Antara lain Cargill (USA), Bunge Ltd (Bermuda), Archer Daniels Midland (USA), Marubeni (Japan) (included Columbia Grain International), The Noble Group (UK), kedua 89% input pertanian (agrokimia) dikuasai 10 TNC, ketiga 67% pasar benih dikuasai 10 TNC, keempat 99,9% benih transgenik dikuasi 6 TNC, keempat dengan Monsanto menguasai 90%. Bahkan krisis pangan dunia 2008 tercatat peningkatan keuntungan Multi National Corporation dari tahun sebelumnya Antara lain Archer Daniels Midland (ADM) 55%, Cargill 86%, Bunge 189%, Monsanto 54%, Dupont Agriculture and Nutrition 21%, Potash Corporation 185.9%, Mosaic 1.200%.

Prof yang biasa tinggal dan makan bersama di rumah petani bila ada kunjungan ke basis-basi tani ini juga memaparkan terkait perkebangan luas lahan dikuasai per rumah tangga usaha pertanian sepuluh tahun terakhir lahan bukan pertanian pada 2003 Rumah Tanga Petani menguasai kurang lebih 569 m2 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 344 m2, lahan sawah Rumah Tanga Petani menguasai kurang lebih 1.008 m2 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 1.989 m2, lahan bukan sawah Rumah Tanga Petani menguasai kurang lebih 2.501 m2 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 6.591 m2 (D.A. Santosa, 2018). Sedangkan konversi kepemilikan lahan di pulau jawa (sensus pertanian 2003 dan 2013) terdapat kurang lebih konversi di Jateng 202.222 hektar, Jatim 167.864 hektar, Banten 71.519 hektar, Jabar 36.389 hektar, DIY 30.302 hektar hal ini berpotensi menurunkan produksi beras 3,2 juta ton, jagung 1,6 juta ton, kedelai 93 ribu ton. Sedangkan Petani berumur diatas 35 tahun sejumlah 87.13% dan Petani berumur diatas 45 tahun sejumlah 60.79%, selain itu ketergantungan tehnologi mengakibatkan 78% benih hortikultura dikuasai asing (Diolah dari: Agung Pambudi, FE UI, 2012). Parameter “Kesejahteraan” Petani Selama 16 Tahun Terakhir yaitu nilai tukar petani nasional pada tahun 2000 pada kisaran 124.00, tahun 2003 diatas 124.00, tahun 2008 dan 2009 kisaran 100.00 danpada 2016 sekitar 102.00, ( Santosa, D.A. dan Kartodiharjo, H. 2018). Sedangkan dari 2014 hingga 2017 nilai tukar petani mengalami perkembangan 2014 sebesar 102.03, tahun 2015 sebesar 101.61, tahun 2016 sebesar 101.65 dan tahun 2017 sebesar 101.27 (D.A. Santosa, 2018).

Prof. Dwi Andreas Santosajuga mencermati Impor pangan 2014 – 2017antara lain beras pada tahun 2014 sebesar 844.190.606, tahun 2015 sebesar 861.629.584, tahun 2016 sebesar 1.283.212.551 dan pada tahun 2017 sebesar 312,801,507. Jagung pada tahun 2014 sebesar 3.374.501.782, tahun 2015 sebesar 3.500.103.794, tahun 2016 sebesar 1.331.574.757 dan pada tahun 2017 sebesar 639.939,916. Kedelai pada tahun 2014 sebesar 5.845.414.382, tahun 2015 sebesar 6.416.820.924, tahun 2016 sebesar 6.333.785.719 dan pada tahun 2017 sebesar 7.156.825.719. Gandum pada tahun 2014 sebesar 7.734.351.832, tahun 2015 sebesar 7.623.250.997, tahun 2016 sebesar 10.811.236.625 dan pada tahun 2017 sebesar 11.264.357.111, (D.A. Santosa, 2018), yang menarik adalah peningkatan impor gandum yang menyebabkan Indonesia menjadi penimpor gandum terbesar di dunia melebihi mesir dan brazil (FAS-USDA Februari 2018).

Baca Juga  WALHI: Pemerintah Segera Lakukan 6 Langkah Nyata Selesaikan Persoalan Reklamasi Teluk Jakarta

Ada Enam Pilar Kedaulatan Pangan sebagaimana Konsep IPC for Food Sovereignty dan Via Campensina Antara lain Hak atas pangan: adopsi hak dasar atas pangan dan kebijakan pertanian, diversifikasi dan pangan lokal → mengakhiri kelaparan dan kurang gizi, Reforma agraria: petani kecil dan tuna tanah memiliki dan mengontrol lahan, Akses terhadap sumberdaya produktif lain: akses petani kecil terhadap sumberdaya air, genetik dan SDA lainnya, Produksi pertanian agro-ekologi: model pertanian agro-ekologi yang berpusat di komunitas dan keluarga, Perdagangan dan pasar lokal serta perlindungan petani dari sistem perdagangan pangan internasional yang tidak adil dan Demokrasi: petani kecil memiliki hak untuk menetapkan kebijakan pertanian pada semua tingkatan, hak dan kedaulatan petani atas benih, teknologi, budidaya, pendidikan dan informasi. Sedangkan kedaulatan pangan di Indonesia Antara lain Gerakan petani dan masyarakat sipil sejak akhir tahun 1990’an yaitu Perjuangan langsung di gerakan tani dan Perjuangan untuk memasukkan Kedaulatan Pangan ke dalam Undang-Undang ( UU No 18/2012 tentang Pangan; Bab II Pasal 2:Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan dst. dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Bab II Pasal 2: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada: a. kedaulatan; b. kemandirian; dst.)

Kebijakan pertanian masa lalu dan kini belum menunjukan hal signifikan yang mana pada tahun 2004-2014 dengan upaya Perbaikan jaringan irigasi, subsidi benih dan pupuk, Bansos, KUR, food estate dengan Program swasembada beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, peningkatan anggaran pertanian dan pangan 2004-2013 sebesar 611% namun outputnya 5 juta Rumah Tangga Petani terpaksa keluar dari lahannya dan peningkatan impor pangan 346%. Lalu bagaimana pada tahun 2015-2019 dengan upaya Perbaikan jaringan irigasi, waduk, KUR, SUBSIDI BENIH DAN PUPUK dengan program Program Swasembada 6 komoditas sd 2019. Bagi-bagi Alsintan, TTI, Program PAJALE, Upsus, Peningkatan drastis anggaran pertanian dan pangan ! 55 – 60 T/th, kita menanti apa outputnya ? ujarnya

Akhirnya dalam kondisi saat ini perlu reorientasi ekonomi-politik yang Menjungkir Struktur Pertanian supaya demokratis BUMN, korporasi, entrepreneur menjadi Pertanian rakyat, pertanian keluarga agroekologi dan Pertanian rakyat, pertanian keluarga agroekologi menjadi BUMN, korporasi, entrepreneur. AGROEKOLOG dalam hal ini Model pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, Berpusat di komunitas dan keluarga, Pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat. Adapun dalam mewujudkan hal tersebut Prof. Andreas bersama AB2TI, melakukan program aksi melalui benih dan teknologi karya petani kecil melakukan penerapan konsep agroekologi dengan menggunakan varietas IF8, PROVIBIO dan teknologi karya petani kecil di 13 Kabupaten di Pulau Jawa, gerakan rakyat untuk kedaulatan pangan dalam bentuk Warung Kedaulatan Petani dan AB2TI MART yang mana Sejak Tahun 2016 dilakukan Pembentukan 7 Pusat Produksi untuk Pupuk Hayati PROVIBIO dan Pembentukan 13 Pusat Perbenihan kemudian Tahun 2018 membentuk Koperasi AB2TI, Pembangunan Dryer, RMU dan Gudang di 13 Kabupaten dan membeli gabah petani anggota dengan harga saat itu, simpan, jual, selisih penjualan dikembalikan sebagian ke petani.

Selanjutnya pembicara diskusi Ir. M Yanuar J Purwanto PhD, IPM, Ketua BK Pertanian Persatuan Insinyur Indonesia memaparkan bahwa produksi pangan perlu dukungan irigasi, areal sawah beririgasi perlu dipertahankan karena alih fungsi lahan di sekitar daerah irigasi, rendahnya revenue kawasana, sarana dan prasarana on farm dan off farm, tidak adanya industri hilir yang mana kawasan potesial untuk dijadikan wilayah pengembangan.

 

Alih fungsi lahan tersebut menurut dosen IPB ini adalah karena rendahnya revenue kawasan, sarana dan prasarana on farm, off farm yang kurang memadai sehingga kawasan dijadikan wilayah pengembangan NON PERTANIAN hal tersebut dapat kita temui di Ciranjang yang terjadi alih fungsi sawah di areal daerah irigasi Cihea, di Kab, Cianjur ujarnya.

Baca Juga  Akhirnya Bawaslu Sumut Kabulkan Gugatan JR Saragi - Ance Selian

Selain itu Ir. Yanuar juga menyampaikan kinerja sawah beririgasi di Propinsi Banten dengan mencuplikan 3 kajian sample yaitu sample pertama MT 1 sebesar 25926, MT II sebesar 22028 dengan luas 47954/Ha, IP 1,85. Sample kedua MT 1 sebesar 35724, MT II sebesar 29255 dengan luas 64979/Ha, IP 1,82. Sample ketiga MT 1 sebesar 4143, MT II sebesar 2485 dengan luas 6628/Ha, IP 1,60.

 

Ir. Yanuar mengatakan bahwa pengembangan pangan dengan sawah beririgasi antara lain aspek pengembangan yaitu areal,konsolidasi dan nilai tambah, pemberdayaan petani, op irigasi dan nilai tambah dan pelayanan pemerintah yaitu pelayanan di ranting dan pelayanan di komisi irigasi. Selain itu perlunya solusi kendala Antara lain alih fungsi, ip belum optimal dan keberlanjutan, lantas Ia menawarkan konsepsi Perdesaan Masadepan Indonesia 2045, Pengembangan Zonasi Desa Tertinggal Antarab Lain 1. Blok Industri Kecil / Home Industri : (MITRA DESA DAN SWASTA), 2. Blok On-Farm (TERKONSOLIDASI) : (MITRA POKTAN/GAPOKTAN DAN SWASTA), 3. Blok Pemukiman (MITRA KAMPUNG DAN DESA), 4. Blok Komersial –Pasar (MITRA DESA DAN SWASTA), 5. Blok Layanan Publik – Balai Desa (MITRA DESA DAN PEMDA), 6. Fasilitas Kawasan (Utilitas) : (MITRA DESA DAN PEMDA/SWASTA).

Pembicara diskusi lainnya Ir. Suwidi Tono, Pengamat Pertanian dan Dewan Pakar DPN ISRI memaparkan bahwa gambaran umum pertanian Indonesia tercatat jumlah petani dan rumah tangga pertanian menurun (dari 39,22 juta jiwa tahun 2013 menjadi 38,97 tahun 2014, 37,75 juta tahun 2015, (BPS), dan diperkirakan tinggal 33 juta tahun 2017 (61 % petani berusia >45 tahun), jumlah nelayan tangkap merosot 50% dari 1,6 juta jadi 864 ribu Rumah Tangga dalam 10 tahun terakhir, sebaliknya nelayan budidaya naik dari 985 ribu jadi 1,2 juta RT. Jumlah peternak ayam ras turun drastis dari 800 ribu 1987 jadi tinggal 67 ribu tahun 2017. Pangsa pertanian terhadap PDB turun dari 22,09% th 1990 jadi 13,45% th 2016, Serapan Tenaga Kerja Pertanian turun dari 55,1 % th 1990 jadi 31,9 % th 2016, Alih fungsi lahan pertanian mencapai 100 ribu Ha per tahun, sedangkan cetak sawah baru hanya setiap tahun hanya sekitar 20 ribu Ha/th. Dari 8,1 juta Ha lahan pertanian, sekitar 3,4 juta Ha di Jawa tetapi dg kondisi “miskin hara” (73% lahan kandungan unsur organiknya di bawah 2%), Populasi sapi 16,6 juta ekor (stok siap potong 2,3 juta ekor/tahun dari kebutuhan 3,4 juta ekor/tahun); kerbau 1,4 juta ekor; ayam ras petelur 167 juta ekor, ayam ras pedaging 1,7 milyar ekor; itik 58 juta ekor

Ir. Suwidi Tono mencermati terjadi anomali Pertanian yaitu anggaran kedaulatan pangan 2017: Rp 103,1 triliun (naik 53,2% dari th 2016), keamanan Pangan peringkat ke-69 dari 113 negara mutu & keamanan pangan ke 86 dari 113 negara (Global Food Security Index 2017), subsidi pupuk, benih serta bantuan alsintan Rp 40 – 45 triliun/tahun (jatuh ke petani kaya yg jumlahnya 5%, 65% petani miskin hanya terima subsidi 3%), penurunan kemiskinan dari 14,37% menjadi 13,96% (BPS, Maret 2017), padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,97% per tahun,Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat dari 2,26% menjadi 2, 49% dan dari 0,57 menjadi 0,67%, Nilai Tukar Petani (NTP) menurun dari 101,98 (2014) menjadi 100,71 (2017), empat komoditas pangan utama naik (daging sapi 16,5%, beras medium 18,9%, gula pasir 19,7%, dan bawang merah 47,8%) padahal angka inflasi 5 – 6 %/th, impor jagung nol, tapi impor white shorgum (wheat) melonjak, terbatasnya pasokan benih lokal unggul (padi, hortikultura, ternak)

Persoalan Impor, Impor gandum naik dari 7,77 juta ton th 2015 menjadi 9,79 juta ton th 2016, impor hortikulkultura (sayur & buah-buahan) capai sekitar Rp 25 triliun/th, Benih unggul terbatas dan impor (hibrida), kapitalisasi industri ayam ras (daging & telur) Rp 146 triliun per tahun, 100% Grand Parent Stock (GPS) impor: tahun ini 650 ribu GPS broiler (akan menjadi sekitar 3,4 milyar ekor Day Old Chick) & 36 ribu layer, 70% bahan pakan impor (jagung, bungkil kedelai, dll), industri peternakan ayam lokal kena batasan negative list (hanya boleh investasi maksimal Rp 10 miliar sesuai Perpres 44/2016), produksi perikanan merosot, ekspor 2016 hanya 4 milyar dolar AS (bandingkan dg Vietnam yang luas lautnya hanya 1/30 Indonesia tapi ekspornya 7 milyar dolar AS tahun 2016). Ujar Ketua RW yang membawahi sekitar 3.000 jiwa warga ini, yang juga melakukan dau ulang sampah di wilayahnya sebagai program aksi dilingkungan terkecil yang Ia bisa lakukan.

Baca Juga  Presiden Jokowi Berikan Sertifikat di Jambi

atas persoalan yang diuraian Ir. Suwidi Tono mekomendasi terkait anggaran dan kebijakan antara lain; Utilisasi anggaran harus tepat sasaran (cetak sawah, pemanfaatan lahan sub-optimal, subsidi pupuk –benih-alsintan, floor price dan ceiling price khusus untuk gabah; daging dan telur ayam; jagung), Konsolidasi lahan pertanian sempit lewat kelompok petani (di Jawa), Diversifikasi pangan (terutama untuk substitusi gandum yg impornya 2016 telah mencapai 10,8 juta ton, 1/3 dari produksi gabah nasional per semester), Perluasan penggunaan benih unggul lokal (padi, jagung, hortikultura) untuk menekan impor dan memulihkan kesuburan tanah, Pembangunan sentra peternakan rakyat (sapi dan ayam) dengan pendampingan terarah dan berkelanjutan, Pembinaan dan pendampingan nelayan agar memiliki kapasitas optimal (termasuk mengatasi jebakan utang & penghisapan terstruktur), Revolving fund, subsidi KUR, PKBL BUMN harus tepat sasaran, adaptif, dan melibatkan insitusi pendampingan untuk asistensi teknis dan manajerial

 

lainnya halnya Ir. Mangontang Simanjuntak, Sekretaris Jenderal MSP, Alumnus IPB yang sehari-hari menjadi petani di daerah jonggol ini memaparkan bahwa untuk memahami kedaulatan pangan sangat penting membaca dahulu pidato Bung Karno saat mendirikan IPB (baca :Soal Hidup Atau Mati, Pidato Bung Karno pada peletakan batu pertama dari pada Gedung Fakultas Pertanian Bogor pada tanggal 27 April 1952), disana terdapat data – data yang logis yang hingga kini masih relevan dan sahih digunakan sebagai dasar pemahaman Kedaulatan Pangan.
Ia mengatakan bahwa problem yang terjadi saat ini adalah ketergantungan yang menyebabkan hilangnya kedaulatan, secara cita-cita ingin berdaulat tapi tidak menggapai jalan yang mengarahkan pada kedaulatan pangan itu sendiri, hingga saat ini bibit lokal begitu banyak dan perlu dilindungi tapi petani menggunakan bibit hybrid, ini yang menjadi matinya kreativitas penemuan bibit dan menimbulkan ketergantungan bibit yang notabenenya sudah di kapitalisasi pemilik modal, lalu apa yang bisa diperbaiki ketika bibit dan pupuk harus dibeli, disingkat wisdom hilang, keseimbangan hilang, semua harus diarahkan menuju produktivitas, dan kenaikan anggaran harus ditujukan pada kedaulatan memperkuat petani memuliakan benih lokal yang bisa ditanam terus menerus, memperkuat akses permodalan dan peralatan agar petani bisa memproduksi pupuk sendiri, serta daya dukung tehnologi agara petani sesuai kultur lahan dapat membuat atau memproduksi sarana produksi pertaniannya ujar Mangontang yang berprofesi sebagai petani ini, yang juga memproduksi, memuliakan benih, bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian sendiri dan digunakan oleh komunitasnya.
Ir. Mangontang Simanjuntak mengatakan bahwa rata-rata petani komunitas adalah orang yang ahli di bidangnya justru ia juga banyak menggali dan berbagi ilmu melalui pengalaman-pengalamannya dengan petani komunitasnya seperti membuat alat pecacah daun atau copper yang bisa digunakan sendiri, membuat bakteri untuk membuat pupuk, mengkomposkan jerami yang dapat menambah penghasilan petani kurang lebih 2,5 juta dan banyak hal lain yang sebenarnya praktek kedaultan pangan ada dilapangan namun Ia menyayangkan kepemilikan lahan yang kini rata-rata lahan 0,2ha sama dengan 400 rb/bln satu KK ini sangat menyedihkan, dan kedaulatan pangan kita berada dipersimpangan.
Dalam diskusi tematik tersebut terurai bukan sekadar teori dan angka-angka namun juga program aksi yang dilakukan oleh para narasumber serta fakta-fakta dilapangan namun disayangkan perwakilan dari Kementerian Pertanian RI tidak hadir dalam diskusi tersbut sebagaimana subtema yang telah disampaikan yaitu upaya dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.red

 

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Gak habis pikir! Semua aktifitas negara ini didominasi […]

Jakarta –  Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Cahyo Gani Saputro mengapresiasi langkah […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Asyik… Tol Trans Jawa sudah jadi. Lebaran bisa […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Menang! Itulah tujuan debat pilpres. Benarkah? Secara pragmatis, […]

Surabaya – Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Jawa Timur menggelar acara Dies Natalis ke-60 […]