Nawacita News
Nawacita News

Dianggap Tidak layak, Pd. Mitra Patriot kritik Kinerja Dishub Kota Bekasi Yang Buruk

Kepala Bidang Humas dan Hukum Pd. Mitra Patriot Iqbal Daut

Bekasi –  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi Pd. Mitra Patriot merasa diasingkan oleh pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi terkait Rencana pengelolaan Bus Trans Patriot.

 

Seperti diberitakan okezone.com, Selasa (27/02/18), bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana menyebutkan awalnya, pihaknya memang mengajukan Pd. Mitra Patriot sebagai pengelola bus tersebut, namun saat diaudit dan dikaji Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu tidak memenuhi syarat sebagai operator bus.

Bus Trans Patriot Kota Bekasi

Namun hal itu dibantah oleh Kepala Bidang Humas dan Hukum Pd. Mitra Patriot Iqbal Daut, menurutnya selama ini Dishub Kota Bekasi belum pernah mengajak Pd. Mitra Patriot untuk melakukan pengkajian terkait teknis pengelolaan Transpatriot.

 

“Kami sangat menyayangkan pernyataan Dishub Kota Bekasi yang seolah-olah menganggap kami yang juga sebagai BUMD Kota Bekasi tidak layak mengelola atau menjadi operator Transpatriot. Padahal selama ini Dishub sendiri belum pernah mengajak kami untuk melakukan pengkajian,” ungkapnya saat ditemui awak media, Rabu (27/02/2018).

 

Dirinya sangat menyayangkan Pihak Dishub Kota Bekasi yang tidak melibatkan Pd. Mitra Patriot untuk mengelola bus Transpatriot, padahal pihaknya merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

 

“Dishub Kota Bekasi telah mengabaikan salah satu poin hukum tentang pengelolaan alat transportasi dan menganggap bahwa Pd. Mitra Patriot tidak memenuhi persyaratan sebagai pengelola Transpatriot,” pungkasnya.

 

Iqbal pun menjelaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Permen RI) Nomor 74  Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada  Pasal 110, dalam rangka  pengelolaan Angkutan Umum Massal Bersubsidi Trans Patriot terdapat 2 opsi cara pengelolaan alat transportasi.

Baca Juga  Presiden Minta Tak Ada Keterlambatan Pengiriman Rastra

 

Menurutnya Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan melalui dua proses, yang pertama Pelelangan yang diikuti oleh Badan Usaha berbadan hukum yang  bergerak di bidang angkutan umum.

 

“Yang kedua, dengan cara penunjukan langsung kepada BUMN atau BUMD milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan,” ujarnya.

 

Iqbal menerangkan, Pada poin kedua sudah jelas disebutkan bahwa BUMD boleh ditunjuk langsung mengelola angkutan umum dengan prinsip penugasan.

“Tapi kenyataannya pihak kami tidak disuruh melakukan pengkajian apapun oleh pihak Dishub, kami seolah-olah dianggap tidak layak mengelola transportasi Bus Transpatriot sampai akhirnya diputuskan pelelangan untuk pengelolaan Transpatriot itu,” jelas Iqbal.(gl)

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Gak habis pikir! Semua aktifitas negara ini didominasi […]

Jakarta –  Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Cahyo Gani Saputro mengapresiasi langkah […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Asyik… Tol Trans Jawa sudah jadi. Lebaran bisa […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Menang! Itulah tujuan debat pilpres. Benarkah? Secara pragmatis, […]

Surabaya – Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Jawa Timur menggelar acara Dies Natalis ke-60 […]