Nawacita News
Nawacita News

Anggaran 250-800 Juta Solusi Mengurangi Kemiskinan di Yogyakarta

 

YOGYAKARTA  –  Berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dan langkah langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan  dalam RPJMD disepakati menurun utk lima tahun ke depan yaitu dr 7,7 % bisa menjadi 7,1% maka Komisi D DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 5 maret 2018 melakukan rapat kerja dan koordinasi dengan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta yg dipimpin langsung oleh Sekretaris TKPK yaitu Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Ir. Edi Muhhamad.

 

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa ada 5+1 strategi yg dilakukan, 5 kelompok besar ini berdasarkan paradigma yg dibangun BPS berkaitan dg agregat kemiskinan yg dilansir oleh BPS sebesar 7,7 % yaitu :

1. Menjaga pertumbuhan ekonomi lebih besar dr angka inflasi, pertumbuhan 5, …% n angka inflasi 3,…% sehingga ada uang yg msh beredar di masyarakat.

2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat : misal program jamkesda, PBID dan JPD

3. Meningkatkan kemampuan n pendapatan masyarakat : program pelatihan n padat kerja dsb.

4. Mengembangkan n menjamin keberlangsungan UMKM.

5. Membentuk sinergi n kebijakan program yg komprehensif.

Disamping itu +1 ditambah dengan :
6. Membangun nilai n potensi diri melalu segoro amarto n raport keluarga yg nanti diwujudkan dengan program gandeng gendong.

 

Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa masing masing kalurahan juga diberi PAGU anggaran sebesar 350-800 jt tergantung besaran keluasan wilayah untuk pengentasan kemiskinan dg rincian (sample) salah satu kalurahan :
1. Intervensi Kemiskinan 10 jt
2. PKK RT 600 rb/rt
3. PKK RW 750 rb/rw
4. Pawai Budaya 15 jt
5. JBM 30 jt
6. Kalurahan Siaga 6 jt
7. RPJM 5 jt

 

Dalam tersebut ada yang akan ditindaklanjuti yaitu bagaimana mensinkronkan data KMS versi Pemkot dan data BDT dari Kemensos sehingga dapat diambil tindakan yg tepat sasaran dlm upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Baca Juga  Jokowi Resmikan Bandara Baru di Semarang

 

Data ini berbeda karena ada pendekatan n komponen serta indikator yg berbeda yg dipakai. Sehingga data KMS muncul angka 55.094 warga miskin n data BDT 129 ribu warga berkesejahteraan ke bawah yg artinya 40% masyarakat  kota masuk kategori ini. Dr dua data itu ketika disandingkan bahwa data KMS yg masuk BDT sebesar 33.433. Hal inilah yg akan dicari sinkronisasi program intervensi apa yg akan dilakukan baik oleh pemerintah pusat, provinsi n kota.

 

Untuk sinkronisasi data KMS n BDT maka melalui Dinas Kominfo akan membuat Sistem Informasi Terpadu dengan basik data adalah NIK sehingga diharapkan nantinya ada data tunggal di Kota Yogyakarta berdasarkan by name, by addres n by problem dlm menentukan program aksi intervensi pemerintah dlm penanggulangan kemiskinan sehingga dapat tepat sasaran dan solving problem.

 

Disamping itu ada kebijakan yg diambil pemkot yogyakarta n disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta yaitu anggaran makan minum dr seluruh OPD yg mencapai 35 M /tahun maka pemesanannya harus diambilkan dr pengusaha UMKM dan masyarakat  kota yogyakarta sehingga ada uang yang beredar di masyarakat. Red

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Gak habis pikir! Semua aktifitas negara ini didominasi […]

Jakarta –  Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Cahyo Gani Saputro mengapresiasi langkah […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Asyik… Tol Trans Jawa sudah jadi. Lebaran bisa […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Menang! Itulah tujuan debat pilpres. Benarkah? Secara pragmatis, […]

Surabaya – Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Jawa Timur menggelar acara Dies Natalis ke-60 […]