Nawacita News
Nawacita News

Walikota dan 18 DPRD Malang Tersangka KPK, Ketua IFC Intan” Indonesia Sudah Pantas Hukum Mati Koruptor

Ketua Indonesia Fight Corruption Intan Sari Geny Advokasi Masyarakat Kepulauan Seribu

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Walikota Malang Non Aktif Mochamad Anton sebagai tersangka dalam kasus pemberian uang suap untuk memuluskan pembuatan APBD Perubahan pada tahun anggaran 2015 lalu. Bahkan, status tersangka itu juga disematkan kepada 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Satu di antara anggota DPRD adalah Ya’qud Ananda Budban yang kini juga ikut maju dalam Pilkada 2018. Begitu pula Anton yang merupakan petahana yang kembali maju dalam pesta demokrasi pada tahun ini.

Ini sudah menjadi kali kesekian, KPK menetapkan status tersangka kepada peserta Pilkada 2018. Lalu, apa ancaman yang membayangi kedua pejabat tinggi di Kota Malang itu? Mengingat kesempatan mereka untuk bisa berlaga Pilkada 2018 semakin tipis usai menyandang status sebagai tersangka.

Anton memberikan fee kepada 18 anggota DPRD dengan total Rp 600 juta

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan penyidik menemukan fakta yang didukung bukti, ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Malang, Anton memberikan fee kepada anggota DPRD periode 2014-2019 dengan total mencapai Rp 600 juta. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan barang elektronik, fee tersebut mengalir kepada 18 anggota DPRD Kota Malang.

“Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung alat bukti bahwa 18 tersangka berasal dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 menerima fee dari Walikota Malang periode 2013 – 2018 bersama-sama tersangka JES (Jarot Edy Sulistyono) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015,” ujar Basaria ketika memberikan keterangan pers di gedung KPK pada Rabu, (21/03).

Baca Juga  Terkait Penyidik Dinilai Melanggar Hukum, Kabid Humas Polda NTT Bungkam

Dengan pemberian fee tersebut, maka Arief selaku Ketua DPRD menjanjikan akan membuat proses pembahasan APBD Perubahan 2015 lebih mudah dan tanpa interupsi. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan fee tersebut diberi istilah “uang pokir” atau pokok-pokok pikiran.

18 tersangka anggota DPRD berasal dari 9 partai politik

Dari data yang disampaikan oleh lembaga anti rasuah, fee tersebut dibagi rata ke berbagai partai politik yang ada di DPRD Kota Malang. Tercatat ada kader dari 9 parpol yang menerima. Berikut nama politisi di DPRD Kota Malang yang diduga menerima fee tersebut dan dijadikan tersangka oleh KPK:

Suprapto, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Ketua Fraksi PDI Perjuangan)

HM. Zainudin. Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Kebangkitan Bangsa)

Sahrawi, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Kebangkitan Bangsa)

Salamet, anggota DPRD Malang pericde 2014-2019 (Partai Demokrat)

Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014- 2019 (Partai Demokrat)

Mohan Katelu, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Amanat Nasional)

Sulik Lestyowati, anggota DPRD Malang periode 2014-2019

Abdul Hakim, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (PDI Perjuangan)

Bambang Sumarto, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Ketua Komisi C)

lmam Fauzi, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Ketua Komisi D)

Syaiful Rusdi, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Amanat Nasional)

Tri Yudiani, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (PDI Perjuangan)

Heri Pudji Utami, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Nasional Demokrat)

Hery Subianto, anggota DPRD Malang periode 2014- 2019 (Partai Demokrat)

Ya’qud Ananda Budban, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Hanura-PKS)

Rahayu Sugiarti, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar)

Baca Juga  Walikota Cilegon Bersama 10 Orang Ditangkap KPK

Sukarno, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Ketua Fraksi Golkar)

H. Abd Rachman, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Kebangkitan Bangsa)

Disamping itu Ketua Indonesia Fight Corruption Intan Sari Geny Katakan Indonesia sudah sering mendengar dan melihat korupsi yang tidak ada habisnya sehingga mati satu tumbuh seribu sudah sepantasnya koruptor di hukum mati karena ini hukuman yang terbaik untuk korupsi biar dapat efek jera saya yakin rakyat pasti setuju jika hukum ini di terapkan ujarnya..

Namun, Basaria mengaku tidak hafal berapa masing-masing fee yang diterima oleh anggota DPRD tersebut. Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi untuk mengumpulkan barang bukti.

Pada Agustus 2017, penyidik KPK telah menggeledah ruang kerja Anton di Balai Kota. Sementara, pada Selasa (20/03), giliran kediaman pribadi Anton yang digeledah. Kediaman Ananda juga tak luput digeledah oleh penyidik.

Basaria mengatakan belum dapat mengungkap hasil penggeledahan di beberapa lokasi, lantaran tim masih ada di sana.

( idm Times)

  Jakarta – RKIH Gelar Bukber Dan Renungan Kebangkitan Nasional Bertempat di Hotel 88 Jaksel […]

Jakarta – Juru bicara Jaringan ’98 Ricky Tamba menghimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan […]

Wartawan Senior Zulkarnain Al Regar Bekasi -Pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Kota Bekasi akan dilakukan […]

  ROTE NDAO – Dalam Rangka menyongsong 1 Tahun Proses penyelengaraan Pemilihan DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten,dan […]

  Kupang – Calon Wakil Gubernur perempuan NTT bukanlah rekor pertama Emelia J. Nomleni. Sebelumnya, […]