Nawacita News
Nawacita News

Wartawan Senior Kecewa Dengan Kinerja KPUD Kota Bekasi

Wartawan Senior Zulkarnain Al Regar

Bekasi -Pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Kota Bekasi akan dilakukan 27 Juni 2018, dengan target 70 % meraup suara warga, KPUD Kota Bekasi harus kerja maksimal demi mencapai target yang ditentukan Kpu Pusat.

Namun banyak para pengamat dan warga kecewa dengan Minimnya sosialisasi KPUD Kota Bekasi, Terlihat dari kegiatan tanpa melibatkan banyak masyarakat dan penyiaran debat Publik Paslon yang disiarkan lewat radio lokal.

Menurut pengamat kebijakan dan pelayanan publik Kota Bekasi Didit Susilo, dengan total anggaran KPU Rp 51 Miliar secara teori KPU mampu menyelenggarakan debat di televisi Nasional minimal 4 kali.

“Namun apa daya, Kendala dan bagaimana teknis penyelenggaran tidak dijelaskan terperinci oleh KPUD Kota Bekasi, sehingga masyarakat heran dan mempertanyakan, kenapa hanya digelar debat Paslon idamannya di televisi hanya satu kali,” ujar Didit

Hal serupa juga dikatakan wartawan senior yang sudah merasakan asam garamnya penyelenggaraan Pilkada Zulkarnain Alregar, kata dia publik sudah mulai kecewa dengan sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Bekasi.

“Kinerja KPUD patut diperhatikan, dengan jaman serba canggih, masa debat Paslon digelar di radio sebanyak 2 kali, ini ada apa,”ungkapnya

Bahkan, lanjutnya, “Saya sungguh kecewa dengan kinerja KPU Kota Bekasi, khususnya soal sosialisasi pilkada Kota Bekasi. Lihat saja waktu Debat Publik kedua di Hotel Santika, jangankan warga Kota Harapan Indah, saya wartawan yang tinggal di daerah situ saja ga tahu ada agenda debat publik. Saya baru tahu ketika mau keluar komplek perumahan melihat ada iring-iringan mobil paslon dan ada kerumunan massa di sekitar hotel. Akhirnya saya berhenti tapi kan ga ada gunanya juga karena tanpa id card tetap saja ga bisa masuk. Benar-benar kelewatan nih KPUD,” ujar Zulkarnain yang juga dosen fakultas komunikasi Unisma Bekasi tersebut.
Dia pun menyayangkan soal jatah id card terhadap media peliput debat paslon. “Okelah soal jatah id card buat tim paslon sebagai upaya menjaga ketertiban tapi untuk wartawan jangan dibatasi dong. Itu sama saja menghalang-halangin tugas liputan wartawan dan itu diatur dalam UU Tentang Pers…masak iya sih mau masuk pakai id card pers resmi seperti PWI aja ga boleh masuk, gila apa nih kebijakan KPUD. Undang tuh media-media resmi lokal dan nasional, kasih jatah id card untuk liputan. Nyatanya sampai sekarang saya gak pernah terima undangan apapun dari KPUD Kota Bekasi terkait id card dan liputan pilkada. Saya jadi bingung juga, katanya ada anggaran Rp51 miliar untuk Pilkada Kota Bekasi kali ini buat KPUD, lantas mana sosialisasinya? Coba deh teman-teman wartawan tanya tuh warga, masih banyak yang belum tahu tentang jadwal dan waktu kampanye, belum lagi aturan coblos mencoblosnya. Payah nih KPUD Kota Bekasi,” tegas Zul yang juga pengurus KONI Kota Bekasi ini pungkasnya ..red

Baca Juga  Aktivis Jaringam 98 Minta Jokowi tidak Capres ini Alasannya?

  Bandung – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Provinsi, Pemilihan Gubernur dan […]

  Jakarta – Rezim Joko Widodo (Jokowi) telah melenceng dari ajaran pendiri bangsa dan tujuan […]

  Bekasi – Untuk memeriahkan semarak pesta demokrasi Tanggal 27 Juni 2018, Komunitas Jaringan Suara […]

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fitriana Fauzi BEKASI –  Menjelang Pemilihan Calon Walikota […]

Kunjungan Kerja Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi II DPR RI […]