Nawacita News
Nawacita News

PAPD Desak KPK dan Kepolian Usut Penyebaran Pdf KPK Daftar Kepala Daerah

Tersebar Rilis Hoax KPK

Jakarta- Beredarnya Pdf KPK yang memuat daftar 18 calon kepala daerah petahana yang akan segera ditetapkan menjadi tersangka, langsung dibantah pihak KPK. Komisi antirasuah itu menyebut jika pihaknya tidak pernah memyebar dan memastikan PDF itu adalah hoax. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) Agus Rihat P. Manalu. Menurunya KPK tidak hanya sekadar membantah, tapi harus dilanjutkan dengan langkah hukum yang kongrit guna mencari pelaku dan motif dari penyebaran hoax Pdf KPK itu .

“Kalau KPK serius harusnya dilaporkan ke kepolisian agar diusut siapa yang membuat berita hoax itu. Kalau hanya sekadar membantah akan merugikan semua pihak termasuk KPK. Jika hanya membantah seperti itu kami pun patut menduga ada skenario tertentu,” ungkap Agus.

Ditegaskan Agus yang juga advokat ini, ada tiga kemungkinan dengan viralnya PDF KPK itu. Pertama, kata dia, PDF itu dibuat oleh kelompok lawan politik dari 18 nama yang disebutkan. Tujuannya menurunkan elektabilitas petahana yang mencalonkan itu. Kedua, diduga dibuat oleh oknum KPK untuk menaikkan nilai tawar KPK terhadap petahana tersebut. Yang bersifat transaksional. Ketiga, PDF itu benar adanya yang dibocorkan oknum KPK.

“Jika KPK hanya sebatas membantah tiga dugaan itu sangat mungkin terjadi. Untuk itu KPK wajib menyerahkan persoalan ini ke kepolisian agar tuntas. Karena ini jelas pidana jika seperti bantahan KPK. Kami pun mendesak KPK segera menjndaklanjuti agar petahan yang kembali mencalonkan itu terklarifikasi. Dan pastinya nama KPK pun bersih, selanjutnya pihak yang tidak bertanggungjawab itu terungkap,” lanjutnya.

Persepsi akan terus berkembang di masyarakat. Karena ketidakseriusan KPK mengusut penyebar PDF itu. “Kasihan 18 nama yang disebutkan itu. Tentunya akan mempengaruhi elektabilitas mereka. Dan, penyebaran hoax ini pun bisa dimanfaatkan oknum KPK untuk melakukan tekanan kepada 18 nama yang disebut. Lantas siapa yang mengawasi jika ada oknum KPK yang memanfaatkan itu untuk memeras 18 orang itu? Sekali lagi kami desak KPK tuntaskan dan usut tuntas kasus ini. Jangan sepelekan. Dan ini bisa membuat kegaduhan politik dan juga hukum,” ujar Agus.

Baca Juga  SMSI Bawa 600 Siber Daftarkan Ke Dewan Pers

“PAPD siap bila ditunjuk KPK sebagai Kuasa Hukum untuk membawa persoalan ini keranah hukum agar nama baik KPK terpulihkan”, tutup Agus. Red

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fitriana Fauzi BEKASI –  Menjelang Pemilihan Calon Walikota […]

Kunjungan Kerja Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi II DPR RI […]

  Jakarta – RKIH Gelar Bukber Dan Renungan Kebangkitan Nasional Bertempat di Hotel 88 Jaksel […]

Jakarta – Juru bicara Jaringan ’98 Ricky Tamba menghimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan […]

Wartawan Senior Zulkarnain Al Regar Bekasi -Pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Kota Bekasi akan dilakukan […]