Nawacita News
Nawacita News

Kejanggalan Kasus Perdata Menjadi Pidana, Bank Sinar Mas Dinilai Kriminalisasi Krediturnya

 

Jakarta – Bank Sinar Mas khususnya Cabang Mangga Dua diduga telah mengkriminalisasi nasabah atau krediturnya yakni pendiri sebuah perusahaan yang bergerak sebagai distributor di bidang IT PT Pazia Pillar Mercycom, Yulisiane Sulistyawati.

Bagaikan jatuh tertimpa tangga, di tengah penyakit yang dideritanya, Yulisiane bersama adiknya Rudi Susiawan menjadi ‘pesakitan’ akibat kredit macet yang berujung di meja hijau. Kasus yang membelit keduanya bermula saat PT Sinar Karunia Waruna dimana Rudi Susiawan selaku Direktur, yang merupakan agen penjualan PT Pazia Pillar Mercycom mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua.

Kuasa hukum terdakwa dari Abibima & Partners, Mangapul Silalahi, mengungkapkan bahwa fasilitas kredit dari Bank Sinar Mas cabang Mangga Dua yang diberikan kepada kedua perusahaan di atas dan cicilan pembayaran atas fasilitas kredit juga dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut.

“Begitu juga dengan jaminan yang disampaikan Yulisiane Sulistyawati berupa rumah dan tanah juga diberikan dalam kapasitas sebagai penjamin perusahaan jelas tertuang dalam akta notaris. Di kemudian hari, pembayaran cicilan piutang kedua perseroan bermasalah atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Sinar Mas cabang Mangga Dua,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (24/8).

Mangapul menjelaskan, sengketa diantara kedua belah pihak membuat Bank Sinar Mas cabang Mangga Dua menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Hal itu, menurut Mangapul, tidak seperti bentuk penyelesaian yang telah ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit.

Mangapul mengatakan, dalam Laporan dengan Nomor: LP/1448/III/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 22 Maret 2017 itu, yang menjadi terlapor ada 4 orang yakni Yulisiane Sulistyawaty, Kurniawan Susanto, Rudi Susiawan dan Sarki Gunawan selaku Direktur PT Global Mandiri Teknologi dengan pelaporan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga  Kajati NTT Dalami Kasus Tanah

“Kami menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap kedua klien kami, bahwa perjanjian kredit yang merupakan ranah hukum perdata kini beralih menjadi hukum pidana. Sebuah terobosan hukum jika hal ini dijadikan preseden yang tentunya akan mengganggu iklim investasi dan membuat para pengusaha takut jika mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan,” ujar aktivis 98 yang sekarang berprofesi sebagai advokat ini..

Lebih lanjut, Mangapul selaku kuasa hukum terdakwa telah melakukan upaya hukum atau melaporkan balik, demi membela, melindungi dan mempertahankan hak-hak hukum terdakwa yakni dengan membuat laporan ke Mabes Polri, membuat laporan ke Polda Metro Jaya, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Serang, membuat laporan pengaduan ke Majelis Pemeriksa Daerah (MPD), membuat laporan ke Majelis Pemeriksa Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Serang dan membuat laporan pengaduan ke Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Banten.

Di samping itu, Mangapul menyampaikan bahwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saksi-saksi secara fakta hukum menyatakan bahwa kasus ini masalah perjanjian kredit atau utang piutang. Demikian juga kesaksian Steven selaku Account Officer Bank Sinar Mas yang mengatakan bahwa terdakwa Rudi Susiawan memiliki jaminan atas piutangnya.

Namun, lanjut Mangapul, pada persidangan Selasa (14/8), saksi-saksi yang dihadirkan JPU yakni Fitriana Rizqi selaku Team Leader Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua yang merupakan atasan saksi Steven terkesan telah ‘diarahkan’ untuk menyatakan dalam kesaksiannya bahwa ada pembelian fiktif. Demikian halnya dengan saksi Erna Suparto selaku kepala cabang Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua yang merupakan kreditur dalam akta perjanjian kredit dan akta pengakuan utang juga mengungkapkan hal yang sama yakni adanya ‘pembelian fiktif’. Kedua keterangan ini bertolak belakang dengan BAP yang mereka sampaikan pada penyidik.

Baca Juga  Diskriminasi Terhadap Jurnalist, IWO Minta Pemerintah Langsa Hentikan

“Ironisnya lagi, selaku kepala cabang, saksi Erna Suparto juga mengakui adanya pembayaran piutang yang dilakukan oleh Sarki Gunawan namun tidak mengetahui adanya putusan homologasi oleh PN Jakarta Pusat atas permohonan PKPU yang justru diajukan oleh Bank Sinar Mas atas PT Pazia Pillar Mercycom,” katanya.

Mangapul pun mempertanyakan bahwa apakah ini menjadi pelajaran bagi kalangan bisnis agar berhati-hati dalam menerima tawaran kredit oleh bank.

“Kita tunggu obyektivitas majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yang sangat kental dengan ranah perdata bukan pidana. Dan kami telah melayangkan surat kepada Komisi Yudisial terhadap kinerja majelis hakim PN Jakarta Pusat yang kami nilai tidak obyektif dalam menangani kasus ini,” pungkas Mangapul. Red

  Bandung – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Provinsi, Pemilihan Gubernur dan […]

  Jakarta – Rezim Joko Widodo (Jokowi) telah melenceng dari ajaran pendiri bangsa dan tujuan […]

  Bekasi – Untuk memeriahkan semarak pesta demokrasi Tanggal 27 Juni 2018, Komunitas Jaringan Suara […]

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fitriana Fauzi BEKASI –  Menjelang Pemilihan Calon Walikota […]

Kunjungan Kerja Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi II DPR RI […]