Nawacita News
Nawacita News

Raperda Revisi RTRW Jateng Rentan Praktik Transaksi Korupsi

 

Semarang (Senin, 1/10/2018) –  Saat ini bola panas perubahan/revisi Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah 2009-2029 telah be juga rada di tangan Pansus DPRD Jawa Tengah. Momentum perubahan Perda ini sangatlah rawan praktik transaksi konsesi perizinan dan proyek-proyek infrastruktur. Yang terpenting lagi, Raperda revisi RTRWP Jateng tersebut justru tidak menjawab persoalan krisis ekologi yang mendera Jateng beberapa tahun belakangan ini.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah, Raperda revisi RTRW rawan mengancam keberlangsungan ekologis Jateng yg sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. krisis ekologi menjadi ancaman bagi masyarakat kedepannya dan nantinya akan berdampak pada pemiskinan, rendahnya kualitas hidup masyarakat jawa tengah, krisis pangan, krisis air dan ancaman bencana alam serta konflik sosial yang besar. Data KLHK (2016) dan KLHS revisi RTRWP Jateng memetakan Jateng secara umum telah terlampaui daya dukung airnya, daya dukung penyediaan sumber daya hayati defisit 30,88 persen dan daya dukung penyediaan kebutuhan pangan defisit 5,55 persen.

i

KLHS revisi RTRWP menyatakan Jateng mengalami defisit penyediaan air sebanyak 1,85 Milyar m3 (1 m3 = 1000 liter) pada 2013. Hal tersebut belum ditambah kualitas air Jateng yang berkategori buruk dimana mayoritas sungai telah tercemar limbah industri dan meletakkan Indeks kualitas air (IKA) Jateng hanya dengan skor 45,43 (perhitungan 0 s/d 100) pada 2017 dari sebelumnya 51,09 pada 2014.

KLHS RTRWP Jateng sebenarnya telah mengungkap bahwa terjadi defisit penyediaan kebutuhan pangan. Walaupun digadang-gadang Jateng selalu surplus beras, namun untuk memenuhi kebutuhan pangan secara keseluruhan meliputi 4 sehat 5 sempurna (nasi, sayur-mayur, lauk-pauk, buah dan susu), Jateng sebenarnya defisit sebesar 10,27 Juta Ton setara beras pada 2013. Data gizi Jateng juga akhirnya mengkhawatirkan, Kemenkes mengkategorikan masalah gizi di 4 Kabupaten di Jateng yaitu berstatus “kronis” dan 31 Kabupaten/Kota lainnya berstatus akut-kronis pada 2017. 19,2 persen ibu hamil di Jateng pada 2017 terkategori berisiko kurang energi kronis (KEK).

Baca Juga  DPD Golkar Kota Bekasi Pecat Cole Karena Pengedar Narkoba

Kondisi demikian akibat alih fungsi kawasan yang masif, data KLHS RPJMD 2013-2018 menyatakan alih fungsi rata-rata 201 Ha/tahun. Selain itu, industrialisasi telah berdampak pada pencemaran-pencemaran terhadap sumber air permukaan. Tambang merusak secara masif mata-mata air dan kawasan tangkapan air seperti karst. Belum lagi PLTU Batubara yang secara signifikan meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca juga merusak wilayah pesisir.

Hal tersebut telah meninggalkan konflik penataan ruang yang bertebaran dimana-mana seperti kasus pabrik semen di Pati, Rembang maupun Kebumen, kasus PLTU Batang dan Cilacap, kasus tambang diorite di Pemalang, kasus tambang pasir besi di Jepara dan Cilacap, kasus tambang emas di Wonogiri, kasus PLTPB di Banyumas, kasus pencemaran di Sukoharjo dan lain sebagainya.

Namun yang lebih ironis adalah bencana yang pada delapan tahun terakhir melejitkan Jateng menjadi penyumbang bencana tertinggi secara nasional dengan jumlah 4151 kejadian bencana. Bahkan hingga tanggal 4 September 2018, BPBD Jateng mencatat telah dilakukan dropping air sebanyak 6.429 tangki untuk mengantisipasi kekeringan di 181 kecamatan dan 628 desa. Dan Kementan mencatat, hingga triwulan II 2018 kekeringan telah mendampak 31.756 Ha lahan 3 komoditas pertanian dimana 8.478 Ha nya mengalami puso.

Raperda Revisi RTRWP Jateng mengalokasikan pertambangan seluas 259.762,19 Ha dan akan menambah WIUP dan IUP yang eksisting seluas 133.018,9 Ha. Revisi RTRWP Jawa Tengah masih mengakomodir pertambangan di Pegunungan Kendeng Utara dan CAT Watuputih dan menentang KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I yang mengarahkan agar CAT Watuputih menjadi peruntukan tunggal yakni kawasan lindung. Sementara KLHS Pegunungan Kendeng Tahap II dinyatakan agar Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora diarahkan sebagai sektor unggulan budidaya dan konservasi dan tidak lagi mengakomodir tambang.

Baca Juga  Dari Menteri Hingga Pengamat, Apresiasi Klinik 24 Jam di TNGGP

RTRW Jawa Tengah menambah wilayah pembangunan PLTU Batubara di enam lokasi baru dan penambahan 4 lokasi yg sudah ada. Rencana pengembangan prasarana sumberdaya energi dalam perubahan RTRWP Jawa Tengah ini sebenarnya tidak masuk akal. Dikarenakan kondisi sistem kelistrikan Jawa-Bali dalam keadaan kelebihan kapasitas (over capacity) 30 persen atau surplus sekitar 8000 MW. Padahal PLTU batubara merupakan pembangkit listrik yg sangat kotor dan merusak lingkungan. PLTU Barubara tidak hanya merusak lingkungan diwilayahnya, namun dampaknya juga menyebabkan kerusakan lingkungan di pulau-pulau penghasil batubara seperti Pulau Kalimantan. Bahkan, dalam pembangkit listrik yang digadang sebagai clean energy seperti PLTPB Baturraden ternyata menuai konflik dan merusak ekosistem hutan lindung di Gunung Slamet. Karena itu pembangunan pembangkit-pembangkit listrik adalah tidak relevan lagi diakomodir dalam Perda RTRWP Jawa Tengah.

Belum lagi pengakomodiran ekspansi kawasan industri secara masif dimana pada KLHS Revisi RTRWP diinventarisir akan memakan lahan seluas 34.298,19 Hektar. Pembangunan tersebut berpotensi mengalihfungsikan 18.031,68 Hektar lahan pertanian, 3.215,72 Hektar lahan permukiman, 78,98 Hektar hutan lahan rendah, 80,99 Hektar lahan hutan mangrove, 1.357,06 Hektar hutan tanaman, dan 3.766,61 Hektar lahan kebun. Pembangunan infrastruktur juga berpotensi menggusur lahan dan bangunan pemukiman. Peruntukan jalan tol berpotensi menggusur permukiman seluas 363,8 Ha, jalan arteri berpotensi menggusur permukiman seluas 99,14 Ha, sedangkan jalur Kereta Api berpotensi menggusur pemukiman seluas 66,28 ha.

Titik-titik tersebutlah yang rawan praktik korupsi. Apalagi sejumlah kasus telah menunjukkan keterkaitan politik penataan ruang yang menjadi arena bermainnya kepentingan korporasi atau pihak tertentu diluar kepentingan publik. Bahkan penataan ruang juga dapat menjadi sumber munculnya ijon-ijon politik elektoral. Seperti kasus mantan Ketua DPRD DKI Jakarta yang tertangkap KPK menerima suap kaitannya dengan kasus reklamasi Teluk Jakarta dan kepentingan korporasi dalam pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Belum lama ini kita juga disuguhkan kasus OTT KPK terkait suap dalam proyek PLTU Riau.

Baca Juga  Surat Al- Maiadah 51 Gadis Murtad Kembali Memeluk Islam

Apalagi, dalam proses revisi RTRWP Jateng ini, tidak mementingkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi. Hal itu terlihat dimana tidak adanya pelibatan masyarakat yang berpotensi terdampak kebijakan revisi RTRWP Jawa Tengah. Bahkan, Tim Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah tidak diberikan informasi ketika mengakses informasi revisi RTRWP Jateng ke Dinas PUSDATARU Jateng. PUSDATARU beralasan informasi tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan. Padahal, sebagaimana dalam UU Penataan Ruang, UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keterbukaan informasi legislasi dan informasi penataan ruang adalah hal mutlak.red

 

 

Relawan Melati Putih Indonesia (MPI) menggelar talkshow yang bertajuk “Menuju Indonesia Baru Jakarta- Relawan Melati […]

  Bekasi -Ulang Tahun Golkar ke 54 akan membuat kepengurusan daerah – daerah memberi kegiatan […]

Relawan Indonesia Muda Menggelar Diskusi Rutin di Tebet Jakarta Selatan  Jakarta – Relawan Indonesia Muda […]

Jakarta – Relawan Indonesia Muda Prabowo-Sandi menggelar diskusi rutin setiap Jum’at untuk mengkaji visi-misi kandidat […]

Relawan Muda Pro Prabowo – Sandi Gelar Nonton G30S PKI Jawa Tengah – Relawan Indonesia […]