Nawacita News
Nawacita News

Ada Dugaan Korupsi Proyek Pagar Brc PT Perkebunan Nusantara III, LSM IFC akan Laporkan ke Tipikor Mabes Polri

 

Simalungun Sumut – Supriadi alias ondel Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangkei akhirnya buka suara, ditemui reporter Selasa tanggal 16 Oktober 2018

Dirinya mengatakan Sesuai SPK yang saya ketahui rekanan yang kerjakan pagar BRC Minimalis di Kawasan Ekonomi Khusus adalah PT.Arya, namun kata dia tidak mau menjelaskan berapa anggaran yang dibutuhkan dan alamat PT.Arya

“Sejak adanya berita beberapa hari yang lalu pak David Tobing telah memeriksa para karyawan kantor Kawasan Ekonomi Kusus, namun para karyawan tidak ada yang buka suara, akhirnya kami merasa ditekan oleh pak David Tobing,” jelas Supriadi.

Sebelumnya KTU Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke ketika dikonfimasi mengatakan sebaiknya kalau bapak Supriadi bisa datang ke kantor agar komunikasinya lebih jelas.

Sayangnya ketika Tim media bertemu Manejer David Tobing dan KTU bermarga Aloho tersebut pada tanggal (16/10/18) keduanya juga sepakat tidak mau memberikan penjelasan siapa rakanan yang mengerjakan pagar BRC Minimalis di Kawasan.

Bahkan Manejer David Tobing maupun KTU menyarankan agar Yg km Media mempertanyakan lansung pada humas Kanpus PT. Perkebunan Nusantara-III, KTU pun memberikan nomor telepon seluler humas kanpus dengan nomor henpon 0812xxxxxx.

Sayangnya ketika nomor tersebut di hubungi ternyata bukan milik humas kanpus PT. Perkebuanan Nusantara-III.

“Maaf pak saya bukan humas kanpus PT. Perkebunan Nusantara-III,bapak salah nomor jawaban dari pemilik nomor tersebut, Tim media pun mempertanyakan pada KTU kenapa nomor yang diberikanya bukan nomor humas kanpus PT.Perkebunan Nusantara-III.

Sebelumnya diberitakan beberapa karyawan di Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke menjelaskan pada Reporter soal pembangunan pagar BRC minimalis yang dikelola sendiri oleh otorita pembangunan Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke.

Baca Juga  Anggota DPRD Kota Bekasi Diduga Terlibat Kasus Suap Damayanti

Tidak ada di pihak ketigakan ataupun dikerjakan oleh Rekanan/Pemborong, pembangunan pagar BRC Minimalis tersebut menghabiskan dana puluhan miliar, namun bila ingin lebih jelas silahkan ditanya langsung dengan Humas Kanpus PT.Perkebunan Nusantara-III.

Disamping itu Ketua umum Indonesia Fight Corrupotion Intan Sari Geny katakan ” Seharusnya pihak PT Perkebunan Nusantara III harus terbuka berapa anggaran dan siapa yang mengerjakan pagar tersebut jika tertutup maka ada kerugian uang negara alias korupsi dan kami akan laporkan langsung ke Kementerian BUMN dan Tipikor Mabes Polri ujarnya…

Bungkamnya pihak otorita pembangunan Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke menunjukkan PT.Perkebuanan Nusantara-III tidak transparan saat menggunakan anggaran,seharusnya PT. Perkebunan Nusantara-III sebagai induk holding PTPN bisa lebih transparan saat menggunakan anggaran.

Akibat bisunya pihak manejemen otorita pembangunan Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke,kita menduga telah terjadi rekayasa anggaran pada pembangunan pagar BRC Minimalis di Kawasan Ekonomi Kusus,mereka belum menyadari sudah ada beberapa bangunan yang dianggap makrak dikawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke.

Diantaranya PKS45ton dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTBS) yang konon kabarnya dikerjakan diam diam dan tidak diketahui besaran anggaran yang pasti,saat itu pihak PT. Perkebunan Nusantara-III juga tidak mau menyebutkan Rekanan yang mengerjakan pembangunan dua pabrik tersebut,pabrik yang diduga menggunakan dana ratusan milyar tersebut saat ini menjadi bangunan mangkrak.

 

Bagaimana mungkin Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke bisa berkembang sesuai harapan, sementara pihak PT.Perkebunan Nusantara-III maupun pihak yang memiliki otorita di Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke sendiri tidak transparan dan selalu tertutup saat menggunakan anggaran.

Selaku Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semestinya PT.Perkebunan Nusantara-III maupun Otorita Pembangunan Kawasan Ekonomi Kusus Sei Mangke harus transparan pada Publik saat melaksanakan pembngunan,”masak seorang Manejer dan KTU tidak tau siapa Rekanan yang melaksanakan pembangunan pagar BRC tersebut diwilayah kekuasaanya,itu namanya sudah melakukan pembohongan terhadap publik.

Baca Juga  WALHI: Pemerintah Segera Lakukan 6 Langkah Nyata Selesaikan Persoalan Reklamasi Teluk Jakarta

Untuk itu kita berharap agar Menteri BUMN maupun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun. red

  PEKANBARU – Bawaslu Provinsi Riau telah melaksanakan Pleno dalam mengambil keputusan terhadap pelaporan tindak […]

  Cibinong – Puluhan pengurus Projo Bogor menyatakan menarik dukungan yang telah diberikan kepada Joko […]

Relawan Melati Putih Indonesia (MPI) menggelar talkshow yang bertajuk “Menuju Indonesia Baru Jakarta- Relawan Melati […]

  Bekasi -Ulang Tahun Golkar ke 54 akan membuat kepengurusan daerah – daerah memberi kegiatan […]

Relawan Indonesia Muda Menggelar Diskusi Rutin di Tebet Jakarta Selatan  Jakarta – Relawan Indonesia Muda […]