Nawacita News
Nawacita News

Putusan Sidang DKPP Imbas ke Dugaan Ijazah Palsu Paulina Haning Bullu

Salinan Putusan Surat Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Tentang Gugatan KPU Rote Ndao NTT

Jakarta – Mengulik keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pilihan Umum ( DKPP ) nomor 254/DKPP- PKE- VII/2018 dan 266/DKPP- PKE- VII/2018 yang di gugat oleh Paulus Henuk dan Endang Siding tergugat Ketua KPU  dan Anggota Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur.

Ada yang menarik dalam keputusan sidang DKPP di Jl. Muh Thamrin Jakarta Pusat  yang di nyatakan melanggar kode etik untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

Gugatan KPU Rote Ndao ini imbas ke Persoalan dugaan ijazah Palsu Sarjana  STIE Parawisata Satya Widya dan SMEA Paulina Haning Bullu membuat keputusan sidang DKPP bahwa KPU Rote Ndao melanggar Kode Etik pasalnya Gugatan yang di ajukan Paulus Henuk dan Endang Siding ini menang dan terbukti.

Ada yang aneh dalam gugatan DKPP yaitu dugaan Ijazah Palsu  Paulina Bullu di STIE Pariwisata Satwa Widyia yang Lulus tahun 2006.

Penggugat mengaku mempunyai data hasil investigasi dan pengecekan Girlap Dikti yang diketahui Paulina Haning Bullu hanya menjalankan pendidikan dan akademik pada tahun 2004- 2006 ( 2 tahun ) di Surabaya padahal yang bersangkutan masih status Pegawai Negeri yang berkerja di Kupang Nusa Tenggara Timur.

Ketua Indonesia Fight Corruption Intan Sari Geny mengatakan ” Ada yang aneh dalam ijazah Palsu  Paulina ko bisa kuliah 2 tahun sedangkan beliau kuliah 2004- 2006 dan menurut informasi beliau masih pegawai negeri di Kupang jika dugaan  ijazah palsu ini kita akan laporkan ke Lembaga Hukum secepat ini tidak bisa di biarkan kita mau pimpinan yang jujur  ujarnya ..

Tim Nawacita juga menelusuri dugaan Ijazah Palsu Paulina Bullu yang kami juga menemukan kejanggalan bahkan legalisir Ijazah STIE Pariwasata Satya Widya tidak diberi tanggal kapan legalisirnya.

Baca Juga  RCPI Meminta Stop Intimidasi Terhadap Penyidik KPK

Perlu di ketahui dalam keputusan sidang DKPP yang beranggota 6 orang yaitu Harjono selaku ketua dan anggota Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Idha Budhiati dan First Edward Siregar memutuskan bahwa KPU melanggar Kode Etik dan memerintahkan KPU dan Bawaslu Propinsi melaksanakan keputusan sidang selama 7 hari. Red

 

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Gak habis pikir! Semua aktifitas negara ini didominasi […]

Jakarta –  Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Cahyo Gani Saputro mengapresiasi langkah […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Asyik… Tol Trans Jawa sudah jadi. Lebaran bisa […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Menang! Itulah tujuan debat pilpres. Benarkah? Secara pragmatis, […]

Surabaya – Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Jawa Timur menggelar acara Dies Natalis ke-60 […]