Nawacita News
Nawacita News

Tanah untuk Rakyat Kecil, Langkah Jokowi harus Didukung Seluruh Stakeholder

Jakarta –  Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Cahyo Gani Saputro mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah membagikan konsesi lahan seluas 2,6 juta hektare dari total 12,7 juta untuk rakyat kecil 24/2.

Dalam pidatonya tadi sore di SICC Sentul Jokowi mengatakan “Nah, nah, nah jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, saya tunggu sekarang,” kata Jokowi (24/2/2019)

Ungkapan tersebut harus diterjemahkan dengan sungguh – sungguh oleh jajaran dibawahnya terutama oleh Kementerian Agraria, Tata Ruang dan dan PertanianNasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuka informasi seluas – luasnya kepada publik atas lokasi Hak Guna Usaha lahan dan atau Ijin lokasi pemanfaatan penggunaan pengelolaan lahan hutan yang cakupan luasnya lebih dari ketentuan yang telah di atur dalam Undang-undang Pokok Agraria ujar Cahyo Gani Saputro.

Hal ini sebagaimana Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah mengabulkan gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) agar Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Negara membuka data hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Kalimantan, yang juga diperkuat oleh Putusan MA tertanggal 6 Maret 2017 dengan nomor register 121 K/TUN/2017 yang mana Putusan ini berarti pemerintah wajib membuka dokumen-dokumen perizinan hak guna usaha perkebunan sawit di Kalimantan.

Jangan justru Presiden sangat pro aktif dalam hal reforma agraria namun jajaran birokrasinya masih belum dapat menerjemahkan secara cepat Langkah Jokowi yang ingin memutus mata rantai ketimpangan penguasaan lahan khususnya penguasaan lahan kawasan hutan yang mana Rakyat baru bisa menguasai sekitar 4,14 % saja.

Selain itu keterbukaan informasi dokumen Hak Guna Usaha lahan dan atau Ijin lokasi pemanfaatan penggunaan pengelolaan lahan hutan ini penting untuk mengurai konflik lahan antara rakyat dan perusahaan juga rakyat dengan pihak lain yang menguasai.

Baca Juga  Ahok Diprotes Kader Nahdatul Ulama Se Indonesia

Di antara inti dan plasma, yang mana diberbagai wilayah di Indonesia konflik lahan bukan hanya tahunan terjadi namun puluhan tahun tanpa solusi, bukan hanya ratusan jumlahnya bahkan ribuan yang mana bila kita telisik di panja penyelesaian konflik agraria di legislatif hanya berapa case yang telah selesai dengan baik, bahkan satgas penyelesaian konflik agraria yang dibentuk pemerintah juga belum terdengar hasilnya.

Pentingnya keterbukaan informasi sebagaimana Komisi Informasi mengabulkan keterbukaan informasi meliputi lima data, yakni nama pemegang izin HGU, tempat atau lokasi, luas HGU, komoditi, dan peta areal HGU dilengkapi titik koordinat, yang mana KIP mengabulkan, dengan alasan izin HGU merupakan informasi publik

Intinya Kementerian  Lembaga harus tegak lurus dengan political will pemerintah Jokowi yang memang mempunyai platform tanah untuk rakyat kecil ini ujar Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia ini. Bie

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Gak habis pikir! Semua aktifitas negara ini didominasi […]

Jakarta –  Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Cahyo Gani Saputro mengapresiasi langkah […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Asyik… Tol Trans Jawa sudah jadi. Lebaran bisa […]

Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Menang! Itulah tujuan debat pilpres. Benarkah? Secara pragmatis, […]

Surabaya – Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Jawa Timur menggelar acara Dies Natalis ke-60 […]